Bupati dan Wabup Jember Akan Rubah RT/RW, Terutama Untuk Wilayah Tambang Silo

Keberhasilan Bupati Jember dan Wakil Bupati Jember yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat Silo atas munculnya WIUP Tambang Blok Silo hingga harus menghadapi sidang Non Ligitasi di Kemenkumham, yang pada akhirnya dicabutnya lampiran IV dari SK Menteri ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Blok Silo ini beberapa waktu lalu.

Bupati Jember Saat Menghadiri Acara Tasyakuran Di Desa Pace, Silo, 15/2

Hal ini menegaskan bahwa Bupati Faida dan Wakil Bupati, KH. Abdul Muqit Arief, benar-benar tetap memegang komitmentnya untuk menolak Tambang di Jember, khususnya di Silo seperti apa yang telah diucapkan saat kampanye dulu.

Penegasan disampaikan  olehBupati Jember dr. Hj. Faida, MMR dan Wakil Bupati KH. Abdul Muqit Arief, beserta Kapolres AKBP Kusworo Wibowo, saat memenuhi undangan tasyakuran di Desa Pace, Kecamatan Silo. Jumat (15/2/2019). 

Dalam kesempatan itu, Bupati Faida menjelaskan bahwa keberhasilan atas dicabutnya SK tersebut murni merupakan hasil perjuangan bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember dan masyarakat Silo yang tidak menginginkan adanya pertambangan.

“Dicabutnya WIUP ini murni perhatian pusat untuk merespon keinginan masyarakat silo, karena terbukti SK tersebut yang direkom dari Gubernur Jawa Timur itu cacat formal, karena tidak ada rekomendasi dari Bupati Jember dan tidak ada koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember,” Jelas Bupati Faida

Oleh karenanya, lanjut Faida, Untuk mengamankan agar tidak terjadi hal-hal yang serupa, diriny  akan dibersama makaWakil Bupati Jember berencana akan merubah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW), serta akan dibuatkan Peraturan Daerah anti pertambangan di Kabupaten Jember. 

“Didalam RT/RW yang dibuat pada Pemerintahan terdahulu, bahwa di Silo ada wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah tambang, namun sejatinya bukan untuk ekploitasi, akan tetapi hanya untuk ekplorasi. Sesuai dengan aspirasi masyarakat Silo yang menginginkan  tidak ada wilayah Silo untuk blok tambang. Maka, akan kita rubah Peraturan Daerah (Perda) RT/RW sesuai dengan kondisi kenyataannya bahwa wilyah ini adalah wilayah pertanian, sesuai dengan keinginan masyarakat”, tegasnya.

Bupati Perempuan ini juga menegaskan bahwa diwilayah Silo ini sudah bukan lagi wilayah ijin tambang, maka jika ada orang yang memaksa untuk melakukan pertambangan tersebut itu merupakan pertambangan ilegal, dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Saya hanya ingin siapapun Bupatinya nanti, Silo tetap menjadi wilayah pertanian seperti yang diinginkan masyarakat, bukan wilayah untuk ditambang”, Pungkasnya.

Hits: 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.