Jember Information Center

Warga Jember Perkarakan DPRD, Akibat Tidak Dibahasnya ABPD Tahun 2020

Ilustrasi hak angket
JEMBER, JI–  tertundanya pembahasan APBD 2020 yang ditengarai akibat hak interpelasi dan hak angket yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, hari ini digugat oleh Slamet Mintoyo warga Desa Lembengan Ledokombo Kabupaten Jember ke Pengadilan Negeri Jember. Melalui kuasa hukumnya Moh. Husni Thamrin dkk slamet secara resmi mendaftarkan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Jember dengan Nomer perkara 26/Pdt.G/2020/PN.Jmr.

Menurut Slamet, Hak Interpelasi dan Hak Angket yang digulirkan oleh Dewan, telah membuat situasi di Jember tidak kondusif, serta tidak dibahas dan tidak disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 yang potensial merugikan kepentingan dan menghambat pembangunan di Kabupaten Jember.

“Ada hak konstitusional warga untuk turut serta mengawal agar segera dibahas dan disahkannya APBD kabupaten Jember Tahun 2020 demi terwujudnya program pemerintah daerah kabupaten Jember dalam mensejahterakan rakyat,” ujar Thamrin.

Selain itu, terbentuknya Hak Angket di DPRD juga dinilai tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dimana penggunaan hak angket tidak melalui rapat paripurna. “Hak angket di Jember diputuskan setelah Interpelasi tidak menemui jawaban, padahal Interpelasi yang sempat digulirkan, Bupati minta penjadwalan ulang, tapi DPRD tidak mau, malah langsung memutuskan hak angket tanpa rapat Pripurna,” jlentrehnya.

Thamrin menjelaskan, dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 pasal 74 dan pasal 371 dan 381 UU No. 17 Tahun 2017 yang jadi dasar pembentukan hak angket sudah dicabut dengan pasal 409 UU No. 23 Tahun 2014.

Sementara ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, saat dikonfirmasi media ini mengenai gugatan tersebut mengatakan bahwa dirinya menghargai apa yang dilakukan warga tersebut, karena sudah masuk ke Pengadilan, pihaknya siap menghadapi.

“Ketemu di Pengadilan saja, karena sudah masuk ranah pengadilan, maka sebagai warga negara yang baik, DPRD siap untuk menghadapi gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Itqon.
Itqon menilai, selama ini DPRD hanya menjalankan hak dan kewenangannya, dan merasa tidak melanggar apa pun. (*)

Hits: 524

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: